Jumat, 14 Juni 2013

Karyawan PT Chevron Dituntut 7 Tahun Penjara

Jumat, 14/06/2013 16:55 WIB
Ferdinan - detikNews

Widodo
Jakarta - Karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Widodo dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Widodo dianggap terbukti memperkaya korporasi dalam proyek bioremediasi.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa penuntut umum pada Kejagung, Peri Ekawirya membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Widodo yang menjabat sebagai Field Construction Representatif di Sumatera Light South (SLS) di Minas, Siak, Riau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani owner estimate/harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan bioremediasi senilai USD 7,296 juta.

Widodo juga terlibat dalam proses lelang kegiatan bioremediasi yang dimenangkan PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya sebagai pelaksana pekerjaan pekerjaan bioremediasi. Padahal Widodo sebut jaksa mengetahui kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai perusahaan pengolahan limbah.

Widodo sebagai team leader waste management di Sumatera Light North (SLN) di Duri diketahui juga melakukan penunjukan langsung kepada PT GPI untuk kontrak bridging tanggal 25 Agustus 2011. "Terdakwa Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan pekerjaan bioremediasi," ujar jaksa.

Meski kegiatan bioremediasi yang dilakukan PT GPI dan PT SGJ tidak sesuai ketentuan Kepmen LH Nomor 128/2003, PT CPI membayarkan pekerjaan kegiatan bioremediasi kepada kedua kontraktor. PT CPI membayar USD 6,9 juta ke PT SGJ, dan USD 3,8 juta ke PT GPI.

PT CPI kemudian memperhitungkan biaya yang dikeluarkan tersebut ke BP Migas dengan mekanisme cost recovery. Karena itu jaksa menganggap pembayaran kegiatan bioremediasi ke kontraktor sebagai kerugian keuangan negara.

"Negara dirugikan dengan total keseluruhan USD 9,9 juta karena penerimaan negara menjadi berkurang," sebut jaksa. (fdn/rmd)

Klik Detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar